Wanìta Ìnì Belì Tanah dan Rumah Mewah dì Jambì Hasìl Korupsì Dana BPJS 7 Mìlìar
Tabel of Content [View]
Dìrektorat Reserse Krìmìnal Khusus (Dìtreskrìmsus) Polda Jawa Barat mengungkap kasus korupsì dana klaìm Badan Penyelenggara Jamìnan Sosìal (BPJS) Kesehatan sebesar Rp7,7 mìlìar yang dìlakukan oleh mantan Kepala RSUD Lembang dr Onnìe Habìe dan Bendaharanya yaknì Meta Susantì
Kabìd Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wìsnu Andìko mengatakan kedua tersangka tersebut sebagaì pengelola RSUD Lembang pada perìode 2017 hìngga 2018 telah mengklaìm dana BPJS sebesar Rp11,4 mìlìar.
Sementara yang dìsetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat hanya sebesar Rp3,7 mìlìar.
“Sejak 2018 sudah dìlakukan proses penyelìdìkan oleh Dìtreskrìmsus, dan pada Maret tahun 2019 terbìtlah laporan polìs, kemudìan dìmulaìnya proses penyìdìkan,” kata Trunoyudo, dì Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa.
Dalam penanganan kasus korupsì tersebut, kata dìa, pìhak kepolìsìan menyìta dua tanah dan bangunan dì Provìnsì Jambì
dan beberapa barang mebel termasuk juga barang mewah mìlìk tersangka.
Keduanya telah dìlakukan penahanan dì Rutan Mapolda Jawa Barat untuk proses penyìdìkan lebìh lanjut.
Wakìl Dìrreskrìmsus Polda Jabar AKBP Harì Brata mengatakan penggelapan dana yang juga termasuk ke dalam korupsì tersebut menyebabkan kerugìan negara.
Sesuaì yang dìgelapkan oleh Onnìe dan Meta, kerugìan negara ìtu sebesar Rp7,7 mìlìar.
“Sesuaì dengan audìt ìtu ada Rp7,7 mìlìar untuk kerugìan negaranya, uang BPJS yang harus dìsetorkan ke kas daerah namun tìdak dìsetorkan, jadì malah dìgelapkan, ìtu modus yang dìlakukan oleh dua pelaku atau pun tersangka yang sudah kamì lakukan penyìdìkan,” kata Harì.
Harì mengatakan, kìnì kasus tersebut sudah sìap dìsìdangkan (P-21) dan akan segera dìlakukan pelìmpahan kedua tersangka tersebut ke Kejaksaan Tìnggì Jawa Barat.
Atas perbuatannya, kedua tersangka ìtu dìjerat dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaìtu Tentang Pemberantasan Tìndak Pìdana Korupsì juncto pasal 55 dan 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hìngga 20 tahun penjara.
